Headlines News :
Home » » Pendidikan Mahal

Pendidikan Mahal

Written By Sholeh Fasthea on Tuesday, August 12, 2008 | 8/12/2008 11:46:00 PM

BENANG KUSUT PENDIDIKAN MAHAL

Oleh Sholeh Fasthea

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat hendaknya mempunyai pemahaman dan perhatian tinggi karena pendidikan mempunyai korelasi terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai cikal bakal penerus bangsa, terlebih dalam rangka mempersiapkan manusia sempurna dalam era kompetisi global. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan biaya menjadi sorotan utama. Hal ini karena adanya benturan pemahaman kewajiban, tentang siapakah yang bertanggung jawab atasnya. Rakyat ataukah pemerintah. Permasalahan tersebut selalu muncul ke permukaan terlebih ketika memasuki tahun ajaran baru, dimana sekolah baik negeri maupun swasta memungut biaya dengan berbagai istilahnya, seperti Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), bantuan pembangunan (uang gedung), dana sosial, pembelian seragam dan sebagainya. Dan mau tidak mau calon peserta didik (baca; wali murid) harus membayarnya kalau ingin anaknya sekolah.

Tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan dan mendanai pendidikan telah digariskan dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, dan UU No 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal 34 Ayat 2 UU Sisdiknas juga menyebutkan pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Akan tetapi realitas sangat bertolak belakang. Kebanyakan sekolah bahkan mayoritas memungut biaya pada peserta didiknya. Memang benar ada sekolah yang gratis (tidak membayar SPP), tapi prosentasenya sangat sedikit. Lebih ironis lagi adalah beberapa kasus korupsi yang melanda penyelenggara pendidikan seperti kasus penyediaan buku, pengelolaan dana dan sebagainya yang semakin menambah coretan hitam dunia pendidikan Indonesia.

A. Akuntabilitas pemerintah

Akuntabilitas pemerintah sebagai penyelenggara negara patut dipertanyakan. Bagaimanapun pemerintah dalam konteks kenegaraan Indonesia adalah pengambil kebijakan dan sekaligus pelaksananya. Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakatnya menjadi hal penting dan tidak bisa dinomorduakan. Dalam APBN dianggarkan 20 persen untuk alokasi pendidikan. Namun ternyata tidak juga dapat terealisasikan sepenuhnya. Lagi-lagi masalah korupsi yang menjadi penyakit akut dan berkepanjangan. Regulasi kebijakan publik seolah menjadi bumbu penyedap dan obat bius yang melenakan. Bukan merupakan solusi dan tanggung jawab kepemerintahannya. Karena regulasi kebijakan tersebut tidak dibarengi sikap profesional bahkan lebih kental nuansa politis.

Pada akhirnya rakyat sebagai elemen paling tinggi –karena pada dasarnya pemerintah adalah pembantu rakyat- dari sebuah sistem kenegaraan justru menjadi elemen yang paling terpojokkan. Elemen yang seharusnya mendapat posisi paling menguntungkan justru menjadi pihak yang sangat dirugikan. Kesejahteraan serta kebebasan untuk memperoleh hak pendidikan menjadi barang langka. Kenapa hal ini terjadi, menurut analisis saya adalah sebagai berikut:

  1. Regulasi kebijakan publik masih dalam dataran konsep mentah. Lebih lanjut hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang komprehensif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami kebijakan-kebijakan tersebut.
  2. Sumber rujukan pemerintah yang kurang valid. Demi langgengnya sebuah struktur pemerintahan, manipulasi data menjadi hal yang bukan tabu lagi. Sehingga para konseptor kebijakan pendidikan tidak mampu melihat akar-akar permasalahan yang sebenarnya. Tapi hanya melihat hasil laporan-laporan yang dibuat dalam bingkai kepentingan khusus, bahkan pesanan. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah-sekolah di daerah yang jauh dari kemajuan.
  3. Tidak semua para konseptor kebijakan pendidikan adalah orang yang mempunyai kredibilitas di bidang pendidikan. Tetapi bisa saja mereka duduk di kursi tersebut atas dasar politik.
  4. Pemerintah dan semua unsur penyelenggara pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Masalah korupsi adalah indikasi dari hal ini. Dimana justru para penyelenggara pendidikan turut menjadi pemulung-pemulung besar terhadap dana yang seharusnya dibelanjakan dalam memperbaiki dunia pendidikan.

B. Analisis alternatif

Dari pemaparan di atas masalah yang paling fundamental untuk segera dipecahkan adalah masalah mental pemerintah (Penyelenggara pendidikan). Mental pemerintah yang korup menjadi sumber kekusutan yang tak pernah usai. Mental ini merambah dalam segala aspek pelaksanaan pendidikan yang pada akhirnya kewajiban negara sebagaimana terkandung dalam UUD dan UU Sidiknas hanya menjadi nyanyian yang usang. Anggaran pendidikan terkuras habis, sisanya adalah keprihatinan yang terus menerus menjadi akar kebodohan bangsa. Ada beberapa jalan alternatif yang mungkin dapat dikembangkan dalam mengatasai masalah-masalah tersebut di atas, diantaranya adalah:

1. Perombakan struktur penyelenggara pendidikan

Perombakan struktur penyelenggara pendidikan mutlak diperlukan. Perombakan ini diharapkan mampu membuat sebuah kebijakan pendidikan yang benar-benar realistis dan memasyarakat. Dengan senantiasa memperhatikan seluruh dimensi kehidupan umat manusia yang selalu berkembang seiring umur jaman yang makin tua ini. Birokrasi-birokrasi pendidikan yang tidak strategis tidak perlu dipertahankan. Termasuk pemberian sangsi yang tegas terhadap oknum pendidikan yang melakukan kecurangan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan.

2. Prioritas utama pendidikan

Pendidikan memang bukan satu-satunya permasalahan kehidupan dan kenegaraan. Namun begitu pendidikan selayaknya mendapat perhatian utama oleh pemerintah. Karena hanya dengan pendidikanlah sumber daya manusia dapat berkembang. Selama ini yang menjadi isu sentral pemerintah selalu berkutat di dunia politik, padahal masalah tersebut hanya akan menguntungkan kaum-kaum elit dan golongan tertentu. Sementara masyarakat awam dalam dunia politik hanya seolah menjadi wayang kulit yang dimainkan dalangnya. Apabila pertunjukan politik usai maka usai sudah masyarakat memainkan perannya. Sementara sang dalang politik dapat menikmati honornya untuk berfoya-foya. Maka seharusnya pemerintah memosisikan pendidikan menjadi masalah utama dan pertama untuk diperhatikan. Karena hanya dengan pendidikan juga perkembangan politik di negara ini dapat tumbuh dewasa, tidak seperti sekarang ini politik hanya menjadi kendaraan untuk meraup keuntungan dan kekayaan di tengah masyarakat yang melarat.

Pendidikan murah menjadi mimpi bagi kaum menengah ke bawah. Persoalan pendidikan juga merupakan persoalan kehidupan yang multikompleks. Sementara kesejahteraan masyarakat masih jauh api dari panggang. Lalu bagaimana mungkin masyarakat dapat mengenyam pendidikan kalau pendidikan yang berkualitas haruslah pendidikan yang mahal. Memang ukuran mahal dan murah menjadi sesuatu yang subjektif. Tapi kesubyektifitasan tersebut tetap ada tolok ukurnya. Melihat taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih dibawah standar saya kira adalah sesuatu yang sangat obyektif bila dikatakan pendidikan di Indonesia mahal. Untuk ukuran SD saja kalau SD tersebut favorit (biasanya di perkotaan besar) SPP-nya sekitar RP 300.000, dengan alasan kualitas yang didukung oleh fasilitas baik tenaga pengajar maupun fasilitas layanannya. Padahal masih banyak masyarakat yang rata-rata pendapatannya antara Rp. 300.000-500.000. Tentu masyarakat dengan penghasilan seperti ini akan sangat keberatan untuk menyekolahkan anaknya. Maka solusinya adalah menyekolahkan anaknya di SD yang SPPnya lebih sedikit. Dan tentu kualitasnya pun sedikit (rendah). Disinilah persolan muncul. Pendidikan berkualitas identik dengan pendidikan mahal. Dan pendidikan mahal identik pula dengan pendidikan diskriminatif.

Peran pemerintah sangat strategis dalam posisi ini, yaitu bagaimana pemerataan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai ke seluruh pelosok nusantara. Pendidikan berkualitas bukan hanya milik golongan tertentu dan akhirnya pun hanya sebagian golongan tertentu pula yang dapat menikmati kemajuan peradaban, sedangkan kaum bawah hanya akan tergilas dan menjadi budak-budak jaman. Sudah saatnya pendidikan murah dan berkualitas dapat dinikmati seluruh umat manusia Indonesia agar sumber daya manusia Indonesia juga berkembang sehingga demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Penulis adalah pemerhati pendidikan dan sosial budaya dan juga menekuni dunia internet.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Search

Custom Search
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Pendidikan Manusia - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template